BPBD Sulteng Catat 73 Kejadian Bencana dalam Kuartal Pertama 2025, Waspada Terhadap Peningkatan Risiko
Ruang Palu — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 73 kejadian bencana yang tersebar di 13 kabupaten/kota sejak Januari hingga Maret 2025. Data ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2024, yang tercatat hanya 25 kejadian bencana.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng, Andi Sembiring, menjelaskan secara rinci jenis bencana yang terjadi. Dari 73 kejadian, tercatat 46 banjir, 10 akibat puting beliung, 5 tanah longsor, 4 banjir bandang, 3 banjir disertai tanah longsor, 2 abrasi pantai, 2 banjir rob, dan 1 gempa bumi. Ia menekankan bahwa data ini belum termasuk Kota Palu, yang tercatat relatif lebih aman pada periode ini.
“Kejadian tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 34 peristiwa, diikuti Januari sebanyak 22 kejadian, dan Februari sebanyak 17 kejadian. Ini menunjukkan adanya tren meningkatnya bencana menjelang akhir kuartal pertama,” kata Andi di Palu, Rabu (17/11/2025).
Sebaran Bencana di Kabupaten/Kota
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Tolitoli menjadi daerah dengan jumlah bencana tertinggi yakni 14 kejadian, diikuti Kabupaten Buol 12 kejadian, Parigi Moutong 9 kejadian, Poso 8 kejadian, Morowali Utara 7 kejadian, dan Sigi 6 kejadian.
Kabupaten Donggala mencatat 4 kejadian, sementara Tojo Una-Una, Morowali, dan Banggai masing-masing 3 kejadian. Banggai Kepulauan dan Banggai Laut mencatat 2 kejadian. Pola sebaran ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir dan dataran rendah lebih rentan terhadap banjir, banjir rob, dan abrasi, sedangkan daerah pegunungan lebih berisiko terhadap longsor dan puting beliung.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan periode Januari–Maret 2024, laporan bencana tahun 2025 menunjukkan kenaikan drastis. Pada 2024, hanya tercatat 25 kejadian: Januari 11, Februari 5, dan Maret 9. Peningkatan ini menimbulkan perhatian khusus bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kita melihat bahwa intensitas hujan ekstrem dan fenomena alam lainnya telah meningkat. Hal ini menuntut koordinasi yang lebih baik antara BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar mitigasi bencana bisa berjalan efektif,” jelas Andi.
Kesiapsiagaan dan Imbauan Warga
Sebelumnya, Kepala BPBD Sulteng Akris Fatah Yunus menekankan bahwa lembaganya memiliki tugas utama dalam melayani masyarakat, terutama terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Ia mengingatkan warga untuk tetap waspada, terutama menjelang musim hujan, yang rawan memicu banjir dan longsor.
BPBD Sulteng juga mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca, menjaga kebersihan saluran air, dan menyiapkan jalur evakuasi serta perlengkapan darurat. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana, termasuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta sistem peringatan dini di wilayah rawan.
Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Lembaga
Dalam menghadapi peningkatan jumlah kejadian bencana, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas operasional, termasuk pengadaan peralatan, mobilisasi tenaga SAR, dan pelatihan relawan. Koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi fokus utama agar respons terhadap bencana lebih cepat dan terkoordinasi.
“Dengan meningkatnya frekuensi bencana, kesiapsiagaan menjadi kata kunci. Kita tidak bisa hanya menunggu bencana terjadi, tapi harus proaktif dalam mitigasi dan edukasi masyarakat,” tegas Akris Fatah Yunus.
Kesimpulan
Data terbaru BPBD Sulteng memperlihatkan bahwa Sulawesi Tengah menghadapi ancaman bencana yang meningkat, baik banjir, longsor, puting beliung, maupun fenomena alam lainnya. Warga dan pemerintah daerah diimbau meningkatkan kewaspadaan, melakukan mitigasi risiko, serta menjalin sinergi agar dampak bencana dapat diminimalkan.
